Mengejutkan, 6 Fakta Vonis 10 Tahun Jaksa Pinangki

Mengejutkan, 6 Fakta Vonis 10 Tahun Jaksa Pinangki – Pinangki Sirna Malasari divonis 10 tahun penjara. Pinangki divonis menerima suap Djoko Tjandra senilai US $ 450.000 untuk mengurus Fatwa MA dan melakukan TPPU serta mufakat jahat.

Mengejutkan, 6 Fakta Vonis 10 Tahun Jaksa Pinangki

Sumber : suryamalang.tribunnews.com

rorybeca – Pada Senin (8/2/2021), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta di Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat menggelar pembacaan putusan Pinangki. Sidang Pinangki dipimpin oleh Hakim Ignasius Eko Purwanto, dengan anggota Hakim H Sunarso dan Moch Agus Salim.

Dalam persidangan terdakwa, Dr. Pinangki Sirna Malasari secara persuasif terbukti secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai delik bawahan pertama, dan tindak pidana pencucian uang sebagai penuntutan kedua dan penuntutan pidana korupsi.

Sub item ketiga Hakim Ketua Ignasius Eko Purwanto (Ignasius Eko Purwanto) pada Senin (8/2/2021) di Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, terkait kasus korupsi, kata MK saat membacakan putusan.

Berikut ini Fakta Vonis 10 Tahun Jaksa Pinangki yang mengejutkan di himpun dari detik.com:

1. Dianggap Melanggar Undang-undang Tipikor

Sumber : id.berita.yahoo.com

Pinangki melanggar Pasal 11 (Tipikor) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Pinangki juga terbukti melakukan persekongkolan melanggar pasal 13 dan 15 UU Tipikor.

Selain itu, Pinangki melanggar ketentuan tentang pencucian uang yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan TPPU.

Hakim Eko mengatakan: “Terdakwa divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta, dengan syarat jika tidak dilunasi akan divonis 6 bulan penjara.”

Baca juga : 6 Selebritas Tanah Air yang Terjerat Kasus Narkoba di Masa Pandemi

2. Hakim Sebut Pinangki Berencana Kerja Sama ‘King Maker’ Bebaskan Djoko Tjandra

Sumber : m.hebatriau.com

Majelis hakim mengungkap tindakan Pinangki Sirna Malasari untuk membantu Joko Soegiarto Tjandra, atau biasa dipanggil Djoko Tjandra, lolos dari eksekusi kasus cessie Bank Bali. Salah satu hakim mengatakan, Pinanki berencana bekerja sama dengan “Raja Pembuat” untuk membebaskan Djoko Jadra dari tuntutan.

Menimbang bahwa pada tanggal 19 November 2019, terdakwa dan saksi Rahmat memperkenalkan saksi Anita Kolopaking, dan terus membahas Joko Sogialto Tejon Tentang masalah hukum Joko Soegiarto Tjandra, terdakwa menjelaskan kepada Djoko Tjandra langkah-langkah yang harus dilakukan Joko Soegiarto Tjandra. take. Ia pergi ke Indonesia dan berkata: “Kamu ditahan sementara, dan PK kita urus di pengadilan. Pada Senin, kata Hakim Suhano dari Pengadilan Tipikor Jakarta (8/2).

Hakim Suharno mengatakan, Pinangki bekerja sama dengan Anita Kolopaking dan Djoko Tjandra membuat Djoko Judd Djoko Tjandra dibebaskan dari eksekusi putusan PK dalam kasus pengambilalihan (litigasi) Bank Bali. Pinangki memerintahkan Anita untuk menyurati Kejaksaan Agung sebagai pengacara, dan Pinangki akan menindaklanjuti surat tersebut.

Namun terdakwa tidak menjelaskan siapa pembuat raja itu. Terdakwa berdiskusi dengan Anita Kolopaking dan Joko Soegiarto Tjandra bagaimana cara meluluskannya.

Kejaksaan mengirim Marco Fatava kembali kepada Joko Soegiato Tojadra untuk menindaklanjuti interpretasi Hakim No. 33 Mahkamah Konstitusi bahwa Putusan Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Juni 2009 Putusan PK tanggal 11 November tidak bisa dilaksanakan, sehingga saksi Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa dipidana.

Hakim melanjutkan, “Surat kepada Kejaksaan Agung melalui Anita Kolopakinh menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, kemudian terdakwa akan menindaklanjuti dengan surat Anita Kolopaking.”

Sosok King Maker belum terungkap

Selain itu, dalam kasus suap fatwa Jjoko Tjandra di Mahkamah Agung, belum terungkap siapa pembuatnya. Majelis hakim mengatakan jumlahnya memang ada, tetapi tidak dapat diungkapkan di pengadilan.

Mengingat penggunaan alat bukti elektronik sebagai dasar chatting dan komunikasi menggunakan aplikasi WA, maka isinya sudah dikonfirmasi dengan keterangan dari terdakwa, saksi Anita Kolopakin dan saksi Rachmat, ternyata Raja adalah pencipta. benar. ”Hakim Ignasius Eko Purwanto (Ignasius Eko Purwanto).

Hakim mengatakan sosok pembuat raja itu tidak terungkap di pengadilan. Namun, hakim yakin bahwa “pembuat raja” itu tidak mengungkapkan identitasnya di persidangan.

Menimbang bahwa tim hakim berusaha mencari tahu siapa pembuat raja itu dengan menanyai terdakwa dan saksi Anita, karena sudah dibicarakan dalam obrolan, dan terdakwa, terdakwa Anita, saksi rahmat dan saksi Djoko Ja Djoko Tjandra. pada November 2020, tetapi belum mengungkapkannya di pengadilan.

3. Hakim: Pinangki-Anita Kolopaking Buat Action Plan Fatwa MA untuk Djoko Tjandra

Sumber : nasional.sindonews.com

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Pinangki Sirna Malasari bersalah melakukan korupsi karena berusaha mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung Djoko Tjandra.

Hakim menunjukkan bahwa Pinanki berperan dalam merumuskan Rencana Aksi Fatwa di Massachusetts.

Mengingat isi aplikasi chat WA antara terdakwa dengan saksi Anita (Anita) pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.36 tidak ditolak oleh terdakwa, maka keterangan saksi Anita (Anita) terbukti benar.

Berkembang rencana aksi saat makan malam Saksi Andi Irfan Jaya, saksi Anita, dan terdakwa bersama-sama menyusun rencana aksi yang dilaksanakan setelah tanggal 25 November 2019. Senin, Jakarta (8/2).

Hakim mengatakan, ternyata Pinangki telah menyusun rencana aksi Fatwa MA Djoko Tjandra. Bukti dialog antara Anita Kolopaking dan Pinangki membuktikan hal tersebut.

“Dari perbincangan pada 13 Februari 2020 dapat disimpulkan bahwa action plan telah dibahas dengan terdakwa, saksi Anita (Anita) dan saksi Andi Irfan (Andi Irfan), kemudian terdakwa mengirimkan surat, kemudian Terdakwa dikirim melalui Australia Barat untuk menyaksikan koreksi Anita, ”jelas hakim.

Uraian rencana aksi terdapat pada data komunikasi. Terdakwa dan saksi Anita menggunakan aplikasi WA untuk mengobrol. Berkas dokumen rencana aksi dalam format jpg.

Menimbang bahwa dapat ditentukan bahwa rencana aksi adalah biaya. tercantum dalam usulan action plan Dan penanggung jawabnya benar, ”sambung hakim.

4. Hakim Sebut Pinangki Biasa Urus Perkara

Sumber : riaulink.com

Majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Pinangki Sirna Malasari sering “menangani” perkara yang berkaitan dengan Kejaksaan Agung (Kijagon) dan Mahkamah Agung (MA). Hal itu diungkapkan hakim usai membacakan putusan kasus Pinangki.

Awalnya, hakim membacakan bukti elektronik berupa dialog antara Anita Kolopaking dan Pinangki. Hakim mengatakan, dalam pembicaraan itu, ada pembahasan soal keringanan mantan Gubernur Riau Anas Mamun.

Menimbang bahwa dalam komunikasi chat menggunakan aplikasi whastaap, tergugat dan Anita Kolopaking antara nomor urut 1 sampai dengan 14 antara pukul 18.13.29 hingga 19.50.34 pada tanggal 26 November 2019 juga ditemukan terkait kelonggaran percakapan Annas Maamun, hal ini Pembicaraan membuktikan bahwa selain kasus Joko Tjandra, terdakwa sering bekerjasama dengan para saksi Anita Kolopaking dalam menangani perkara, khususnya di wilayah Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung RI “ujar Hakim Ignasius Eko Purwanto saat membacakan Pertimbangannya di pengadilan korupsi di Jalan Bungur Besar Raya,Jakarta Pusat, Senin (8/2).

5. Total TPPU Terkait Kasus Pinangki Rp 5,2 Miliar

Sumber : today.line.me

Pinangki Sirna Malasari dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh hakim. Jumlah total tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pinangki adalah Rp 5,2 miliar.

“Transfer, total pengeluaran transfer mencapai US $ 375.279 atau setara dengan Rp 5.253.905.036. Seperti disebutkan sebelumnya, dari tindak pidana yang menerima uang tunai US $ 500.000 dari uang tunai US $ 500.000 yang diterima Djoko Tjandra melalui Andi Irfan Jaya menyatakan bahwa Putusan PK terhadap Djoko Tjandra tidak bisa ditegakkan, sehingga Djoko Tjandra tidak perlu menjalani hukuman pidana, Senin (8/2).

Baca juga : Fakta Terkait Kasus Korupsi Bansos Covid-19

TPPU yang dilakukan Pinangki adalah sebagai berikut:

  • Membeli mobil BMW X5 senilai Rp 1,753 miliar dengan uang tunai, namun dilakukan dalam beberapa tahap
  • Sewa yang dibayarkan pada 3 Desember untuk Apartemen Trump International Hotel di AS adalah Rp 72 juta
  • Pembayaran Adam R Kohler, seorang dokter estetika Amerika, sejumlah Rp 139,943 miliar
  •  Atas nama Dr. Olivia Santoso (Olivia Santoso) membayar biaya kesehatan dan kecantikan dokter home care, dan melakukan quick test senilai Rp 166,78 miliar.
  • Pembayaran kartu kredit berbagai bank, total Rp 437 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 1,8 miliar
  • Dari Februari 2020 hingga Februari 2021, harga sewa apartemen Pakubuwono Signature US $ 68.900 atau setara Rp 940,2 juta.
  • Membayar sewa apartemen Essence Darmawangsa sebesar USD 38.400 (atau Rp 525,2 juta).

6. Alasan Hakim Vonis Pinangki Lebih dari Tuntutan Jaksa

Sumber : forumkeadilan.com

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta, yaitu 6 bulan penjara. Hakim menilai, tuduhan jaksa penuntut terhadap Pinangki terlalu ringan.

Masalah yang memberatkan Pinangki adalah:

  • Pinangki adalah petugas penegak hukum dan menjabat sebagai jaksa.
  • Pinangki membantu Djoko Tjandra menghindari eksekusi PK, sebuah bank di Bali yang memiliki tunggakan utang senilai Rp 94 miliar, namun belum juga diserahkan.
  • Gugat membantah dan menutupi keterlibatan pihak lain.
  • Tindakan Pinangki tidak mendukung rencana pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  • Pinangki bingung dan tidak mengakui kesalahannya.
  • Pinangki menikmati hasil kriminal.

bertha45332356