8 Fakta Baru Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah di Jakarta

8 Fakta Baru Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah di Jakarta – Akuisisi tanah di bawah program perumahan Zero Rupee DP di Jakarta baru-baru ini menarik perhatian. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut rencana pembelian tanah tersebut.

8 Fakta Baru Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah di Jakarta

Sumber : liputan6.com

rorybeca – “Memang, setelah menemukan dua bukti permulaan yang cukup, KPK dikala ini lagi menyelidiki TPK yang diduga terkait dengan pembebasan lahan terkait pembebasan lahan Munjul di Desa Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Jakarta pada 2019 “kata juru bicara KPK Ali.Fikri, Senin, 8 Maret 2021.

Meski KPK tidak merinci detail kasus dan dugaan korupsi dalam kasus korupsi pembelian tanah untuk rumah DP Nol Rupiah, kata Abdul Aziz, Ketua Komite B DPRD DKI Jakarta.

Dia membenarkan kabar bahwa Ketua Perumda Pembangunan Sarana Jaya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berinisial YC.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala BP BUMD Libya Dikini di Jakarta menegaskan bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 (tentang pencabutan presiden serta Pengangkatan Ketua Pembangunan selaku Eksekutif Kewajiban Ketua ), jabatan Yoory C Pinontoan alias YC dibatalkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Berikut ini adalah daftar fakta terkait kasus dugaan korupsi rumah DP Nol Rupiah di Jakarta yang dihimpun oleh Liputan6.com:

1. Diusut KPK

Sumber : seputartangsel.pikiran-rakyat.com

Berdasarkan laporan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pembelian tanah di berbagai lokasi terkait program DP Nol Rupee Pemprov DKI Jakarta.

Bersumber pada data yang dikumpulkan, salah satunya merupakan pembelian tanah seluas 41. 921 m persegi di area Munjul Desa Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 2019.

Penjabat juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya sedang mengusut kasus tersebut.

Ali mengatakan: “Memanglah sesudah mendapatkan 2 fakta permulaan yang cukup , KPK sedang menyelidiki TPK yang diduga terkait dengan pembebasan lahan tersebut. TPK tersebut terkait dengan tanah Munjul di Desa Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Jakarta Tahun 2019. Daftar Permintaan terkait. “Setelah dikonfirmasi, yaitu Senin 8 Maret 2021.

Baca juga : 10 Kasus Kecanduan Paling Aneh di Dunia

2. Belum Umumkan Tersangka

Sumber : nasional.kompas.com

Ali masih enggan membeberkan detail kasus tersebut, maupun mengungkap tersangka yang disebutkan dalam rencana DP Nol DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi pembelian tanah tersebut.

“Kami belum bisa sampaikan detil kasus dan tersangka, karena sudah dikemukakan kebijakan Partai Rakyat Korea soal ini adalah mengumumkan tersangka setelah ditangkap atau ditahan,” kata Ali.

3. KPK Lakukan Penggeledahan

Meski belum ada penjelasan detail struktur kasusnya, Ali yakin Tentara Pembebasan Kosovo telah menggeledah kantor PT Adonara Propertindo.

Pencarian tersebut bertujuan untuk mencari bukti lebih lanjut untuk membuktikan adanya kasus korupsi pembebasan lahan di Desa Pondok Ranggon, Desa Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sehubungan dengan Rencana Jakarta Zero Rupees tahun 2019.

Ali dalam sambutan tertulisnya, Selasa, 9 Maret 2019: “Tim penyidik ​​KPK telah menyelesaikan kegiatan penggeledahan, yakni di kantor PT AP (Adonara Propertindo) di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta, Jakarta Selatan, Gedung Sarana Jaya, Pusat. Jakarta melakukan investigasi. “, 2021.

Ali mengatakan, selain di kantor PT AP, dilakukan penggeledahan di rumah para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Ali berkata: “Penyidik ​​juga menggeledah rumah para pihak yang terlibat dalam kasus itu.”

Ali menambahkan, penyidik ​​KPK telah mendapatkan dokumen yang dianggap sebagai bukti dugaan kasus tersebut. Nantinya, temuan tersebut akan diverifikasi sebagai bukti yang sah.

Ali berkata: “Selain itu, barang bukti akan dikonfirmasikan dan diverifikasi dan segera disita untuk menjadi bagian dari berkas kasus investigasi yang diharapkan.”

4. DPRD DKI Sebut Sudah Ada Tersangka

Sumber : megapolitan.kompas.com

Di saat yang sama, Ketua Panitia B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz (Abdul Aziz Jakarta) membenarkan kabar soal inisial YC presiden dan direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Menurut keterangan yang saya dapat dari pendamping ekonomi, hal itu benar adanya, kata Aziz saat dihubungi, Senin, 8 Maret 2021.

Bagi Aziz, YC ditetapkan sebagai terdakwa terpaut pembelian tanah buat rencana pembangunan perumahan DP nol rupee.

PD Pembangunan Sarana Jaya adalah Badan Usaha Milik Penuh (BUMD) di wilayah DKI Jakarta, bertanggung jawab atas program DP nol rupiah.

Dikala ini rusunami DP 0 Rupiah yang telah selesai dibangun berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, sedangkan rusunami kedua sedang dalam prosedur pembangunan yang berlokasi di Cilangkap dan Pulogebang, Jakarta Timur.

5. Jabatan YC Dinonaktifkan

Riyadi, Wakil Kepala BP BUMD DKI Jakarta, mengatakan posisi Presiden dan Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan tidak aktif.

Keputusan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 yang mengatur tentang penghapusan direktur kepala negara serta pengangkatan ketua pembangunan selaku eksekutif kewajiban ketua Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Riyadh menjelaskan pada Senin, 8 Maret 2021: “Saat itu, Gubernur langsung memutuskan untuk membatalkan tugas orang-orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, Yori akan berkeras pada praduga tak bersalah dan mengikuti proses hukum.”

Oleh karena itu, Indra Sukmono Arharrys, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, paling lambat 3 bulan setelah ada keputusan Gubernur, dan dapat memilih untuk melakukan perluasan.

Yoory C Pinontoan menjabat sebagai Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan telah menekuni profesi tersebut sejak tahun 1991.

6. Anies Belum Berikan Tanggapan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum mengeluarkan pernyataan terkait kasus hukum yang melibatkan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang tidak sah Yoory C Pinontoan.

Yoory ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembebasan sebidang tanah di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria (Ahmad Riza Patria) membenarkan bahwa pembebasan lahan tersebut termasuk pembangunan rumah dengan harga DP 0 Rp. Namun, saat membicarakan sepengetahuan Anies tentang kasus tersebut, Riza mengatakan bahwa pimpinan tidak terlibat secara teknis.

Riza mengatakan: “Kami minta Dinas Perumahan Pasar Jaya Sarana Jaya menyiapkan DP 0%, dan DP masing-masing bekerja, jadi kita tidak masuk ke bidang teknis. Untuk direktur teknis, hal itu tidak mungkin.”, Maret 2021 tentang Tanggal 10, diadakan di Balai Kota.

Politikus Gerindra itu mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur sulit menangani urusan teknis. Ini karena setiap layanan memiliki program utama.

Riza mengatakan: “Kebijakan besar saja butuh waktu, apalagi memasuki bidang teknis. Ini tugas cabang.”

Baca juga : KPK Dalami Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Lewat 7 Saksi

7. KPK Buka Kemungkinan Panggil Anies

Sumber : arahkata.pikiran-rakyat.com

KPK akan meninjau pihak-pihak yang bisa memberikan informasi lebih detail tentang dugaan pembebasan lahan di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, dan Jakarta selama tahun anggaran 2019 untuk rencana pembangunan perumahan DP 0 rupiah.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik ​​tidak menutup kemungkinan mengusut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus korupsi pembelian rumah dengan harga DP 0 rupiah.

Ali berkata di dalam gedung: “Saya ingin melihat siapa saksi dari kejadian ini, kemudian saya akan tahu tentang kejadian ini. Tentu saja beberapa saksi diperiksa kemarin, dan mulai saat itu kami akan mengembangkan lebih lanjut siapa yang dapat memanggil berikutnya. Saksi. “, Senin, 15 Maret 2021.

Menurut Ali, keterangan saksi diperlukan untuk memperjelas struktur perkara. Saat ini, kata Ali, fokus kerja tim penyidik ​​adalah menelusuri isi pasal-pasal yang dijatuhkan kepada tersangka. Sejauh ini, Partai Rakyat belum mengumumkan detail tersangka dan fakta kasus tersebut.

“Tentu fokusnya ada pada isi Pasal 2 dan Pasal 3 (UU Tipikor). Setiap orang melanggar hukum, menjadi kaya bagi dirinya atau perusahaannya, negara dirugikan, kemudian saksi akan bersaksi di pengadilan dengan tertib. untuk mengklarifikasi bahwa tersangka diduga melakukan. Komposisi kejahatannya. Nanti akan kami sampaikan kepada tersangka tersebut,

8. Ketua DPRD DKI Bantah Terlibat

Prasetio Edi Marsudi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta, membantah terlibat dalam dugaan korupsi pembebasan tanah DP rumah nol rupee, yang menyeret Yoory C Pinontoan, General Manager PD Pembangunan Sarana Jaya.

Pada Senin, 15 Maret, seusai menghadiri rapat Komite B DPRD DKI dengan Perumda Sarana Jaya di Jakarta, Plasettio mengatakan: “Saya tidak mau main (anggaran). Biar nanti mereka rasakan. Dia sendiri yang merasa bersalah.”, 2021.

Plath tak terima dengan tuntutan penyeretan itu, dia menyebut Gubernur DKI Jakarta Anne Basvidan bertanggung jawab atas kasus korupsi ini.

Politisi PDIP itu mengaku hanya menjalankan tugas sebagai ketua biro anggaran. Dia mengaku hanya menyetujui usulan anggaran yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Biasanya Gubernur (penanggung jawab). Gubernur tahu. Inilah alasan mengapa masa jabatan Wakil Gubernur tidak bisa dijawab. Dia tidak paham soal program DP Nol Rupiah,” kata pria yang akrab disapa Pras ini.

“Tanggung jawab saya pakai palu untuk menyetujui anggaran yang diminta. Rencana pertama diputuskan gubernur, lalu diarahkan ke saya. Karena itu, kewenangan persetujuan ada di tangan BUMD dan eksekutif.), Semuanya ada diatur oleh gubernur. “lanjutnya.

Terkait fungsi pemantauan potensi kecurangan anggaran di setiap rencana daerah, Plath mengatakan ada kelompok anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk menjalankan fungsi tersebut.

“Soal anggaran, ada forumnya, TAPD dan Banggar. Bukan saya yang menjalankan anggaran,” kata Pras.

Ia mengaku tidak terlibat dalam fungsi tersebut. Plath mengatakan, anggaran rencana DP DPR Nol Rupiah adalah anggaran 2018, saat dirinya belum menjabat sebagai ketua panitia.

Katanya: “Itu juga anggaran 2018. Ketua panitia bukan saya. Koordinatornya bukan saya. Kenapa nama saya tiba-tiba diseret.”

Karenanya, dalam hal ini, ia mendorong pihak yang menyeret namanya untuk segera melakukan klarifikasi.

“Yang saya minta klarifikasi menyebutkan nama saya. Saya juga di sini untuk klarifikasi. Karena jujur ​​saya sebutkan nama saya ketua DPRD lantai sepuluh. Saya tidak kenal orang itu. Saya tidak tahu. orang ini. Saya tahu di mana dia. “Edi menjelaskan.

bertha45332356

Next Post

Sederet Gempa Getarkan Indonesia pada Selasa 16 Maret 2021

Thu Mar 18 , 2021
Sederet Gempa Getarkan Indonesia pada Selasa 16 Maret 2021 – Hari ini Selasa (16/3/2021) kembali mengguncang gempa bumi Indonesia. Hingga pukul 19.30 Bank Dunia (WIB), setidaknya ada dua pulau yang rindu kampung halaman. Sederet Gempa Getarkan Indonesia pada Selasa 16 Maret 2021 rorybeca – Melalui situs resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, […]